Ponsel Dirut PLN Disita KPK, Kenapa ya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap pada proyek pembangunan PLTU Riau-1. Bahkan, menyita telepon seluler (ponsel) Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan ada beberapa alat komunikasi lain yang disita saat penggeledahan di sejumlah lokasi, dan saat ini komunikasi yang dilakukan Sofyan sedang dilakukan pengecekan, ada tidaknya keterlibatan dalam PLTU Riau-1 tersebut.
'Isi dari ponsel itu belum bisa saya sampaikan, tapi pasti penyidik akan mendalami ada atau tidak komunikasi antara pihak-pihak (dalam kasus) tersebut," terangnya di Jakarta, Rabu (8/8/2018).
Diketahui, perkara dugaan suap PLTU Riau-1, KPK telah menetapkan tersangka yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, yang diduga menerima suap dari Johannes B Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, yang merupakan kontraktor.
KPK menduga, Eni uang sebanyak Rp 4,5 miliar dari Johannes untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.
相关文章
Reklamasi Program Pemerintah ataukah Swasta?
Warta Ekonomi, Jakarta - Reklamasi itu program pemerintah atau swasta? Pertanyaan tersebut seringkal2025-05-2510 Rumah Tinggal di Cengkareng Hangus Terbakar, 65 Personel Damkar Dikerahkan
SuaraJakarta.id - 10 unit rumah tinggal di Jalan H Alimin Rt 11 RW 03, Kapuk, Cengkareng Jakarta Bar2025-05-25Pentingnya Deregulasi Kebijakan Pertanian Demi Kesejahteraan Petani
Warta Ekonomi, Jakarta - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendorong pemerintah untuk terus m2025-05-25FOTO: Bebek Karet Terbesar di Dunia Mejeng di Pantai New York
Jakarta, CNN Indonesia-- Bebek Karet Terbesar di Dunia mejeng di Pantai Rye Playl2025-05-25Soal Bambu Rp550 Juta, Anies Bilang: Ributnya Cuma di Sosmed
Warta Ekonomi, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengaku bingung dengan masyarakat luas2025-05-25Pemprov DKI: Jika Ada Perusahaan Tidak Bayar BPJS Ketenagakerjaan, Laporkan!
SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pekerja melapor ke instansi terkait, Dinas2025-05-25
最新评论