Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan bahwa Pemprov DKI masih mengkaji kekalahan dari Bali Tower di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Menurut Anies yang juga mantan Mendikbud ini, DKI sudah mengetahui kekalahan yang terjadi dalam persidangan Selasa, 3 Maret 2020.

"(Putusan PTUN) masih dikaji," ujar Anies, Kamis malam (5/3/2020).

Baca Juga: Anies Baswedan itu Omong Kosong

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo, menyampaikan bahwa Pemprov belum memutuskan sikap lanjutan. Putusan sendiri membatalkan surat pembatalan lelang yang dikeluarkan Pemprov, lalu memerintahkan dilanjutkannya proses penerapan ERP Bali Tower.

"Kami lagi kaji secara komprehensif dokumennya seperti apa, putusannya apa saja," ujar Syafrin.

Syafrin juga mengemukakan, sikap lanjutan Pemprov akan diputuskan dalam waktu dekat. ERP sendiri merupakan salah satu solusi kemacetan yang penerapannya sudah diwacanakan sejak masa-masa pemerintahan DKI yang lalu.

"Kita akan menentukan sikap," ujar Syafrin.

Sebelumnya, Pemprov DKI kalah dalam sengketa pembatalan lelang Electronic Road Pricing(ERP) melawan konsorsium Smart ERP yang diwakili PT Bali Towerindo Sentra Tbk. Menurut Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, M Arif Pratomo, gugatan yang diajukan konsorsium atas pembatalan lelang yang dilakukan DKI dikabulkan seluruhnya.

"Mengadili dalam penundaan, mengabulkan permohonan penundaan penggugat untuk seluruhnya, dan mengabulkan gugatan penggugat," ujar Arif dalam persidangan di PTUN Jakarta, Cakung, Selasa (3/3/2020).

Diketahui, ERP merupakan salah satu solusi yang dikaji untuk mengurangi kemacetan, sekaligus menekan polusi udara. Melalui penerapan ERP, kendaraan-kendaraan harus membayar tarif tertentu saat hendak melintasi ruas yang menjadi lokasi penerapan ERP.

Gubernur Anies Baswedan sempat mengungkapkan bahwa rencana baru penerapan aturan ruas jalan berbayar atau Electronic Road Pricing(ERP) di Jakarta, kini, akan mengandalkan smartphoneyang penggunaannya sudah masif. Menurut Anies, penerapan tidak akan menggunakan 'gantry' atau gawang elektronik kendaraan seperti sempat dikonsepkan pemerintahan-pemerintahan yang lalu.

"Dengan era sekarang, kita sudah bisa menggunakan aplikasi yang menempel di HP, menempel di kendaraan, untuk kemudian memberikan yang disebut dengan ERP," ujar Anies, Agustus tahun lalu.

• ·Kemenag Masih Lakukan Kajian Agar Biaya Haji 2025 Turun
• ·SMAN 37 Jakarta Mempersiapkan Siswa Didiknya Menghadapi SNBT dengan Giat Motivasi dari Para Alumni
• ·VIDEO: ARMY Ramaikan Photobooth Sambil Belanja Merch Eksklusif BTS
• ·FOTO: Kelucuan Belasan Anabul di Pet Gala
• ·Kunjungan ke India, Presiden Prabowo Hadir Sebagai Chief Guest di Perayaan Hari Republik India
• ·Cek Dulu Sebelum Traveling, 8 Barang Ini Jangan Sampai Ketinggalan
• ·FOTO: Pesona Elok Kain Tradisional di Pameran Adi Wastra Nusantara
• ·Banyak Dicaci, Times Square Jadi Tempat Wisata Terburuk di Dunia
• ·Mobil Dufi eks Wartawan Ditemukan di Lampung
• ·Polisi Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Kasus Judi Daring
• ·Sudah Dihujat Habis
• ·FOTO: Cara Berkebun di Lahan Kota ala Warga Pancoran
• ·FOTO: Menikmati Desa Hanok Bukchon yang Tak Pernah Sepi Pelancong
• ·5 Tips Awet Muda dan Bugar ala Ariel NOAH
• ·Survei: Anak Indonesia Usia 15 Tahun Sudah Kena Hipertensi
• ·Viral Warga Garut Tidak Tidur 4 Tahun, Diduga Alami Kelainan