JAKARTA,quickq安卓版官网下载 DISWAY.ID --Menurut calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, fundamental Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dikoreksi dan diperbaiki.

Dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin 2024, Anies Baswedan menyoroti kinerja Kementerian BUMN yang stagnan.

Awalnya, Anies menyebut peran BUMN sebagai korporasi negara tidak bisa berjalan dengan fleksibel.

BACA JUGA:DKPP Periksa Bawaslu RI Atas Dugaan Langgar Kode Etik

Sebaliknya, kinerja BUMN hanya mencari keuntungan semata, tetapi tidak bisa agen pembangunan.

"Ketika negara punya korporasi (BUMN), jangan dipandang itu sebagai mencari keuntungan.

"Itu (BUMN harusnya) menjalankan tugas pembangunan dengan cara fleksibilitas yang ada di korporasi. Nah, ini yang absen di dalam BUMN kita selama ini," buka Anies, dikutip Jumat, 12 Januari 2024.

Anies mengatakan jika BUMN mampu menjadi agen pembangunan, negara punya fleksibilitas yang kuat untuk mengeksekusi suatu proyek.

BACA JUGA:Prabowo Protes Kadin Hanya Beri 2 Menit Bahas Ekonomi-Pertanaian: Kumaha Atuh?

"Menurut saya di sini ada persoalan fundamental yang harus dikoreksi bahwa korporasi milik negara itu adalah agen pembangunan seperti birokrasi.

"Kenapa negara menggunakan korporasi, karena negara membutuhkan fleksibilitas di dalam mengeksekusi," terangnya.

BUMN Bisa Crowding Out

Anies menilai jika BUMN hanya mencari keuntungan, akan terjadi crowding out, kebijakan pemerintah di mata para investor swasta akan menurun. Padahal kebijakan pemerintah bersifat ekspansif.

Belum lagi, kata Anies, persoalan di BUMN akan dapat menimbulkan konflik internal dengan para pihak swasta.

• 1
• 2
• »

• ·PPP Segera Rapimnas, Bahas Tugas Sandiaga Uno
• ·HUT RI, Anies Baswedan Malah Bilang Masyarakat Harus Bayar Budi kepada Negara, Begini Katanya!
• ·Anies Bertemu Gubernur Tokyo, Apa Saja ya Yang Dibahas?
• ·Pro AVL 2023 Jadi Pameran Audio Visual dan Lighting Terbesar di Indonesia
• ·Polri Perluas Pencarian Pilot Susi Air yang Disandera KKB di Nduga dan Lanny Jaya
• ·Pelaku Unlock IMEI Sama dengan Mendukung Peredaran Ponsel Ilegal, Hukumannya Sangat Berat
• ·Kemenperin Sebut Penerapan SNI Emas Akan Jamin Kualitas dan Memacu Daya Saing
• ·Kemenkes Bakal Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional Tingkatkan Status Gizi Indonesia
• ·Said Aqil: Kalau Pajak Diselewengkan, Warga NU Tak Usah Bayar Pajak
• ·Setelah Kantongi SK Demokrat, Ridwan Kamil Akan Daftar ke KPU DKI Hari Ini
• ·Peringkat Kredit AS Turun karena Utang Membengkak, Investor Cemas RUU Baru Tambah Beban
• ·Investigasi Kasus Gagal Ginjal Akut, BPOM Tak Luput dari Sorot Tajam Polri
• ·Mabes Polri Monitor Kasus Penganiayaan Anak AKBP Achiruddin Terhadap Mahasiswa di Medan
• ·Respons Mengejutkan Jokowi Soal Hasil Rapat Baleg DPR RI Terkait Revisi UU Pilkada
• ·Ditolak Setneg Pakai Wisma Atlet Kemayoran Jadi Gudang Logistik Pemilu, KPU DKI Pilih Opsi Kedua
• ·Cara Cek Letak Tanggal Ijazah S1 untuk CPNS 2024, Pelamar Wajib Tahu!