Elon Musk menyebut "rancangan undang-undang (RUU) yang besar dan indah" dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai "kekejian yang menjijikkan."

"Maaf, tetapi saya sudah tidak tahan lagi," tulis Musk, yang baru saja mundur dari jabatannya sebagai pimpinan Departemen Efisiensi Pemerintahan AS beberapa hari lalu, dalam unggahannya di platform media sosial X.

"RUU pengeluaran Kongres yang sangat besar, keterlaluan, dan berlebihan ini adalah kekejian yang menjijikkan. Mereka yang memilihnya seharusnya malu. Kalian tahu kalian salah. Kalian tahu itu."

"Kongres sedang membuat Amerika bangkrut," tambahnya. "Pada November tahun depan, kita akan memecat semua politisi yang mengkhianati rakyat Amerika."

RUU yang disebut Trump sebagai "RUU yang Besar dan Indah" itu adalah paket legislatif yang mencakup berbagai ketentuan, yang berfokus pada pemotongan pajak dan pengeluaran, serta ketentuan seperti tidak ada pajak untuk tip atau lembur, peningkatan kredit pajak anak, dan pemotongan defisit federal.

RUU tersebut juga mencakup ketentuan terkait keamanan perbatasan, eksplorasi energi, dan reformasi kesejahteraan.

Menurut laporan CNN, beberapa pejabat Gedung Putih mengaku terkejut mendengar komentar keras Musk. Meskipun pandangan Musk tentang RUU tersebut bukan rahasia bagi staf senior di West Wing, mereka tidak mengira Musk mengambil sikap terbuka yang begitu keras.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Mike Johnson menanggapi kritik Musk dengan santai, mengatakan kepada awak media di Capitol Hill pada Selasa bahwa Musk "salah besar tentang RUU yang besar dan indah ini."

"Tindakannya yang muncul dan mengkritik seluruh RUU ini bagi saya sangat mengecewakan, sangat mengejutkan," kata Johnson.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt juga menepis kritik Musk pada Selasa.

"Dengar, presiden sudah tahu sikap Elon Musk terkait RUU ini," kata Leavitt dalam konferensi pers Gedung Putih. "Itu tidak mengubah pendapat presiden. Ini adalah RUU yang besar dan indah, dan dia tetap pada pendiriannya."

RUU tersebut diloloskan bulan lalu di DPR AS dengan suara 215 banding 214, dan saat ini sedang menunggu pembahasan oleh para senator. 

• ·Buku Catatan Hasto Kristiyanto Belum Dikembalikan, KPK Buka Suara
• ·FOTO: Asa Perajin Kala Sake Jadi Warisan Budaya UNESCO
• ·KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Susunan Majelis Hakim Dalam Kasus Gazalba Saleh
• ·525 Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK, Pansel Minta Masukan Masyarakat
• ·Zumi Zola Bakal Beri Kesaksian pada Rabu
• ·Mandiri Jogja Marathon 2023 Diikuti 8.000 Orang dari Berbagai Wilayah
• ·Kemenag RI Minta Penghulu dan Penyuluh Edukasi Bahaya Judi Online pada Calon Pengantin
• ·Pulau Ini Penduduknya Hanya 20 Orang, tapi Dihuni 1 Juta Burung
• ·FOTO: Wajah Baru Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
• ·Daftar Warna yang Bawa Keberuntungan di Tahun 2025
• ·MoU Kemenekraf
• ·RI–Thailand Sepakati Kerjasama Kesehatan, Prabowo: Penting untuk Antisipasi Kemungkinan Pandemi Baru
• ·Santorini Batasi Wisawatan Imbas Pengunjung Kapal Pesiar Membludak
• ·Wamenekraf Tekankan Perlunya Kolaborasi Hexahelix untuk Majukan Industri Seni Pertunjukan
• ·Pj Gubernur DKI: Penonaktifan NIK Warga KTP DKI Tak Tinggal di Jakarta Bukan karena Perpindahan IKN
• ·Emiten Milik Aguan (ERAA) Berencana Alihkan Saham Treasury Hasil Buyback untuk Program MESOP