Maskapai Penerbangan Tolak Penumpang Yahudi, Didenda Rp102 Miliar

Jakarta,quickq苹果版下载地址 CNN Indonesia--

Maskapai penerbangan nasional Jerman, Lufthansa dijatuhi denda sebesar US$6,6 juta atau sekitar Rp102 miliar oleh Departemen Transportasi Amerika Serikat pada Rabu (16/10), karena menolak menerbangkan 128 penumpang Yahudi.

Peristiwa itu terjadi dalam sebuah penerbangan pada tahun 2022. Pihak berwenang menyimpulkan penumpang mengalami diskriminasi, setelah maskapai berupaya menangani perilaku buruk beberapa di antara penumpang.

Departemen perhubungan mengatakan denda ini merupakan denda hak sipil terbesar yang pernah dijatuhkan kepada sebuah maskapai penerbangan, dilansir melalui NZ Herald.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui sebanyak 128 penumpang itu akan melakukan perjalanan dari New York, Amerika Serikat, menuju Budapest, Hungaria melalui Frankfurt, Jerman pada Mei 2022. Mereka terbang untuk menghadiri acara penghormatan kepada seorang Rabi Ortodoks.

Menurut keterangan penyidik, sebagian penumpang tak saling mengenal dan memesan tiket secara individu atau dalam kelompok kecil.

Awalnya, pada penerbangan pertama, awak kabin menduga ada beberapa penumpang yang harus diingatkan untuk tidak berkumpul di lorong dan dapur, serta mereka tidak mematuhi peraturan yang mewajibkan memakai masker, sesuai dengan aturan pemerintah Jerman kala itu.

Namun, alih-alih menentukan siapa yang gagal menaati peraturan, Departemen Transportasi mengatakan Lufthansa memutuskan menolak mengangkut 128 penumpang-yang sebagian besar dari mereka merupakan pejabat pria yang bersetelan khas Yahudi Ortodoks.

Ketika diwawancarai penyidik, para penumpang mengaku Lufthansa menolak mereka untuk menaiki pesawat "karena perilaku beberapa dari mereka jelas-jelas tidak pantas, dan secara terbuka serta jelas-jelas beragama Yahudi".

"Tidak seorang pun boleh mengalami diskriminasi saat bepergian, dan tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas kepada industri penerbangan bahwa kami siap untuk menyelidiki dan mengambil tindakan kapan pun hak sipil penumpang dilanggar," ucap Menteri Transportasi Jerman, Pete Buttigieg.

Lufthansa mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah sejak insiden tersebut untuk memperdalam hubungannya dengan komunitas Yahudi, termasuk bermitra dengan Komite Yahudi Amerika, yang merupakan sebuah kelompok advokasi.

"Melalui kerja sama yang berkelanjutan, kami telah menyusun program latihan pertama di industri penerbangan bagi para manajer dan karyawan kami untuk mengatasi anti-Semitisme dan diskrimnasi," bunyi pernyataan Lufthansa.

"Lufthansa berdedikasi untuk menjadi duta niat baik, toleransi, keberagaman, dan penerimaan," lanjut pernyataan itu.

Pihak berwenang AS menyimpulkan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menyelidiki insiden tersebut, karena penerbangan tersebut berangkat dari AS.

Maskapai penerbangan memang dapat menolak penumpang yang dianggap membahayakan keamanan untuk naik ke pesawat, tetapi tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi berdasarkan ras atau agama.

Para penyidik menemukan fakta bahwa kapten pada penerbangan pertama mengirimkan peringatan kepada manajer keamanan, yang kemudian memberikan catatan pada rencana perjalanan penumpang.

Staf maskapai di Frankfurt pun memutuskan untuk hanya penumpang yang tidak memiliki catatan pada tiket mereka yang diperbolehkan naik. Sekitar dua lusin polisi hadir di gerbang untuk penerbangan lanjutan, kata para penumpang saat itu.

Video dari bandara yang diunggah oleh blog perjalanan DansDeals menunjukkan saat itu sejumlah karyawan maskapai menjelaskan situasi tersebut, termasuk di dalamnya rekaman salah satu karyawan mengatakan kepada seorang penumpang, "orang-orang Yahudi-lah yang membuat kekacauan, yang membuat berbagai masalah."

Lufthansa memesan ulang tiket perjalanan bagi beberapa penumpang, sementara yang lain mengatur sendiri perjalanan mereka.

Meskipun Lufthansa membantah kesimpulan penyidik bahwa mereka melakukan diskriminasi, maskapai tersebut mengakui bahwa keputusan menolak penumpang berasal dari serangkaian komunikasi yang tidak akurat, salah tafsir, dan kesalahan penilaian selama proses pengambilan keputusan.