JAKARTA,quickq下载官网 DISWAY.ID -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar hak angket DPR segera dilakukan. 

Hal itu untuk mengusut dugaan kecurangan pada pemilu 2024.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam masa sidang IV tahun sidang 2023-2024 digelar hari ini untuk membahas hak angket terkait kecurigaan dan praduga masyarakat atas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menyoroti kekhawatiran terkait kecurangan yang diduga terjadi selama proses pemilu. 

"Tadi kita sudah paripurna pembukaan masa sidang dan dalam masa sidang tadi interupsi sudah dilakukan, dimulai dari fraksi PKS untuk agar digulirkan hak angket," katanya kepada wartawan, Selasa 5 Maret 2024.

BACA JUGA:Djarot Akan Usulkan Hak Angket Secara Pribadi: Itu Hak Anggota DPR

Dia menilai kecurangan dilakukan dengan terbuka dari sebelum hingga pada saat pelaksanaan. 

"Karena dasarnya bahwasanya sangat terbuka dan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya banyak sekali kecurangan dalam proses mulai dari pra dan juga terlaksananya pemilu 2024 ini terasa," sambungnya.

Maazat juga menyampaikan kekhawatiran atas intervensi kekuasaan dalam regulasi pencalonan capres dan cawapres. 

"Di mana ada intervensi kekuasaan dalam regulasi untuk capres dan cawapres di mana itu adalah untuk kepentingan dari anak presiden Jokowi," tambahnya.

BACA JUGA:Sahroni Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024: Kalau PDIP Go a Head, Kita Go a Head

Selain itu, Maazat juga menyoroti dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pengalokasian dana bansos yang dinilai tidak proporsional. 

"Begitu juga pemerintah menganggarkan dana bansos yang sangat fantastis tidak sebanyak ketika masyarakat membutuhkan zaman Covid dulu, Rp450 triliun lebih Itu dianggarkan dan itu dibagikan sebelum pemilu dilaksanakan, kita tahu bahwasanya itu untuk pencitraan diri bapak menteri salah satu menteri ketua partai bahkan bahwasanya itu adalah dari jokowi bahasanya dan siapa anaknya, dibahasakan seperti itu," ungkapnya.

Maazat juga menyinggung adanya intimidasi terhadap kepala daerah dan kepala desa yang dianggapnya sebagai upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan. 

• 1
• 2
• »

• ·5 Makanan Tradisional yang Terbuat dari Singkong, Mana Favoritmu?
• ·Cegah Penularan, IDI Dorong Diadakannya Hari Tes HIV Nasional
• ·Libur Panjang Mei 2025, BRI Pastikan BRImo Siap Dukung Transaksi Digital Lancar
• ·Update Kasus Kematian Dokter PPDS Undip, Polisi Ungkap Perkembangan Penyidikan
• ·Polisi Resmi Tetapkan Firli Bahuri Tersangka Dugaan Pemerasan SYL
• ·Waspada 7 Gejala Serangan Jantung seperti yang Dialami Yayu Unru
• ·Eka Hospital Bekasi Gaungkan Perawatan Kaki Diabetes
• ·Eka Hospital Gelar Health Talk Penanganan Saraf Kejepit di Jambi
• ·MYCO: Lawan Raksasa Global, Bantu BUMN Buat Laporan Keuangan
• ·Mau Ajak Anabul Liburan Naik Pesawat? Cek Dulu Persyaratannya
• ·7 Jus Sayur yang Bisa Bakar Lemak, Bikin Diet Makin Sehat
• ·Resep Mango Sticky Rice Khas Thailand, Gurih Legit Bikin Nagih
• ·Putusan KPPU Soal PGN Jadi Preseden Buruk Bagi Bisnis BUMN
• ·7 Instruksi Erick Thohir pada BUMN Dukung Makan Bergizi Gratis
• ·Mau Ajak Anabul Liburan Naik Pesawat? Cek Dulu Persyaratannya
• ·Dituding Prioritaskan Produk Susu Impor, Mentan Amran Lakukan Hal Ini