Pasar karbon Indonesia yang dikelola melalui platform IDXCarbon hingga 8 Mei 2025 masih didominasi oleh pelaku domestik. Dari total 112 entitas pengguna jasa terdaftar di platform tersebut, hanya satu yang berasal dari luar negeri. Hal ini diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam dokumen jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2025.

“Terlihat bahwa hingga saat ini, pengguna jasa IDXCarbon masih didominasi oleh pengguna jasa lokal," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, Jakarta, Senin (2/6/2025). 

Meski demikian, OJK terus mendorong penguatan ekosistem pasar karbon nasional sebagai bagian dari komitmen mendukung transisi energi dan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Baca Juga: Bursa Karbon RI Catat Transaksi 1,6 Juta Ton Emisi, Tembus Rp77,95 Miliar

Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah integrasi sistem antara platform APPLE GATRIK milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Sistem Registri Nasional Penyelamatan dan Perlindungan Indikasi (SRN-PPI) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Integrasi ini bertujuan memperkuat pelaporan dan verifikasi penurunan emisi GRK secara nasional sekaligus meningkatkan transparansi data karbon.

Baca Juga: Bursa Karbon Catat Transaksi 1,59 Juta Ton CO2e, OJK Dorong Akselerasi Pasar Hijau

IDXCarbon sendiri resmi diluncurkan pada 26 September 2023 dan menjadi bagian krusial dalam mendorong perdagangan karbon yang mendukung ekonomi hijau. OJK menegaskan komitmen untuk memperluas partisipasi pasar, termasuk mengajak lebih banyak investor asing untuk terlibat.

“Langkah-langkah ini ditujukan untuk mendukung transparansi data, pelaporan terintegrasi, dan verifikasi penurunan emisi GRK secara nasional,” ujar Inarno.

• ·FOTO: Secercah Harapan untuk ADHA di Sudut Gang Tambora
• ·Kali Ciliwung Meluap, Permukiman Warga Kebon Pala Terendam Banjir
• ·Soroti Putusan Kontroversial PN Jakpus, Anggota DPR Duga Ada Pihak yang Ingin Gagalkan Pemilu 2024
• ·Elektabilitas Anies dan Ridwan Kamil Tinggi di Pilkada DKI Jakarta, Tapi Butuh Pendamping yang Tepat
• ·Urai Kepadatan Arus Balik, Kemenhub Siapkan Kapal Tambahan Rute Panjang
• ·Penutupan Holywings Cuma Bikin Senang Pendukung Anies, Adi Prayitno: Kenapa Nggak dari Dulu?
• ·Ojol Korwil Jakarta Pusat Tolak Demo 20 Mei, Ajak Pengemudi Fokus Cari Nafkah untuk Keluarga
• ·Imbas Kebijakan Tarif Trump, Hitung
• ·MKD: Perputaran Uang Terkait Judi Online di DPR RI Tembus Rp1,9 Miliar
• ·Dolar AS Melemah, Rupiah Masih akan Perkasa Ditopang Hilirisasi dan Investasi Naik Tajam
• ·Surat Makkiyah Artinya: Pengertian, Ciri, Jenis, Keutamaan, dan Perbedaannya dengan Surat Madaniyah
• ·Pemprov DKI Kaji Lagi Penerapan Tilang Kendaraan Tidak Lulus Uji Emisi
• ·Satgas Judi Online Resmi Dibentuk Presiden, Berikut Tugas dan Fungsinya
• ·Anggaran Makan Gratis Rp10 Ribu, Ini Standar Kebutuhan Gizi Kemenkes
• ·Hasto Kristiyanto Dipanggil Polda Metro Jaya Besok, PDIP Sebut Pembungkaman
• ·RUPTL PLN Belum Tuntas, Begini Kata Pengamat