JAKARTA,quickq官网下载安卓最新 DISWAY.ID– Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor, A. Rifqi al Mubarok, dengan tegas menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Ia menegaskan, langkah tersebut bertentangan dengan amanah reformasi 1998 yang tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, serta keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dari TNI.

BACA JUGA:Habiburokhman: 7 dari 8 Fraksi Komisi III DPR Tolak Polri di Bawah Kemendagri

"Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi," kata Rifqi, yang akrab disapa Gus Rifqi dalam keterangan resmi.

Ia juga mengingatkan, keputusan Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

BACA JUGA:Pilkada Jakarta Berlangsung Kondusif, Timses Pram-Rano Apresiasi TNI-Polri

"Keputusan itu bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat," tambah Gus Rifqi.

GP Ansor mengingatkan bahwa menggabungkan Polri ke dalam TNI akan mengkhianati semangat reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi. 

"Langkah itu hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi kita," ujarnya lagi.

BACA JUGA:PDIP Ingin Polri Ada di Bawah TNI atau Kemendagri Buntut Dugaan Cawe-cawe di Pilkada

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. 

"Pemisahan ini telah terbukti efektif selama lebih dari dua dekade, menghasilkan penegakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan," kata Gus Rifqi.

Sebagai organisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan bahwa banyak pengambil kebijakan saat ini adalah aktivis reformasi 1998. 

BACA JUGA:Jawa Barat Jadi Destinasi Libur Nataru, Jasa Raharja dan Korlantas Polri Antisipasi Kecelakaan

• 1
• 2
• »

• ·Istana Benarkan Maung Garuda Ngisi Bensin di SPBU Shell: Itu Sebelum Pak Prabowo Dilantik Presiden
• ·Ini Perkembangan Kasus 'Koboi Belagu' Mantan CEO Restock ID
• ·87 Warga Kecamatan Palmerah Terpapar Covid
• ·5 Posisi Bercinta Terbaik Kala Cuaca Panas, Bikin Nyaman Bareng Si Dia
• ·Japto Klaim Sudah Berikan Semua Keterangan ke KPK, Termasuk Uang dan 11 Mobil yang Disita
• ·7 Partai Tolak Interpelasi Bertemu Anies Baswedan, PDIP Nyeletuk: Koalisi Galau
• ·Tak Mampu Bayar Utang Miliaran, Mantu Nurhadi Bayar Pakai Villa Mewah
• ·Uni Eropa Beri Lampu Hijau Soal Pencabutan Sanksi Ekonomi Suriah
• ·aa学校排名真的那么重要吗？
• ·Terpopuler: Pemprov DKI Banding Putusan PTUN soal UMP 2022, Anak Aniaya Ibu hingga Gigi Copot
• ·7 Partai Tolak Interpelasi Bertemu Anies Baswedan, PDIP Nyeletuk: Koalisi Galau
• ·Prakiraan Cuaca Jakarta Sabtu 13 Agustus: Siang Sebagian Besar Wilayah DKI Hujan
• ·Begini Cara China Agar Warga di Wilayah Pedesaan Mau Beralih ke Kendaraan Ramah Lingkungan
• ·Roy Suryo Ajukan Jadi Tahanan Kota, Polda Metro Jaya: Penyidik yang Memutuskan
• ·Doa Awal Tahun Baru Islam 2022, Dibaca Setelah Salat Maghrib
• ·1 Orang Luka Akibat Kebakaran di Tambora, Petugas: Kena Percikan Api